PPN 12 Persen Terkena Barang Apa Saja? Cek Disini

(Foto oleh Richard Darko dari iStockphoto)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen adalah tarif pajak yang akan mulai diterapkan di Indonesia pada 1 Januari 2025. Kenaikan tarif ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung stabilitas ekonomi. Sebelumnya, tarif PPN adalah 11 persen, dan kenaikan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Ruang Lingkup PPN 12 Persen

Tarif PPN 12 persen akan dikenakan secara selektif, terutama pada barang dan jasa yang tergolong mewah atau premium. Beberapa contoh barang dan jasa yang akan dikenakan PPN 12 persen meliputi:

Bahan Makanan Premium: Beras premium, buah-buahan premium, daging seperti wagyu dan kobe, serta ikan berkualitas tinggi seperti salmon dan tuna.
Jasa Pendidikan dan Kesehatan: Layanan pendidikan di institusi dengan biaya tinggi dan layanan kesehatan VIP.
Listrik: Penggunaan listrik rumah tangga dengan daya antara 3.500 VA hingga 6.600 VA.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan fiskal yang lebih baik serta mengatasi tantangan ekonomi global, meskipun ada kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Bagaimana kebijakan PPN 12 persen mempengaruhi industri otomotif?

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap industri otomotif di Indonesia. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari kebijakan ini:

1. Kenaikan Harga Kendaraan

Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan menyebabkan harga jual kendaraan meningkat. Misalnya, untuk mobil dengan harga Rp 200 juta, kenaikan harga akibat PPN dapat mencapai sekitar Rp 2 juta, sedangkan untuk mobil seharga Rp 400 juta, kenaikannya bisa mencapai Rp 4 juta14. Hal ini berpotensi membuat konsumen berpikir dua kali sebelum membeli kendaraan baru, terutama bagi mereka dengan daya beli yang terbatas.

2. Penurunan Daya Beli Konsumen

Dengan meningkatnya harga kendaraan, daya beli konsumen diperkirakan akan menurun. Konsumen, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, mungkin akan menunda pembelian kendaraan baru, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan penurunan penjualan kendaraan secara keseluruhan.

3. Penurunan Volume Produksi

Produsen otomotif kemungkinan akan menghadapi penurunan volume produksi akibat permintaan yang menurun. Kenaikan PPN meningkatkan biaya produksi dan memaksa produsen untuk menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar yang lebih rendah.

4. Tantangan bagi Produsen Lokal

Kenaikan PPN juga dapat meningkatkan biaya komponen otomotif, sehingga produsen lokal harus mencari cara untuk menekan biaya produksi agar tetap kompetitif. Hal ini dapat mengakibatkan tantangan dalam bersaing dengan produk impor yang mungkin menawarkan harga lebih kompetitif.

5. Potensi Alih ke Impor

Beberapa produsen otomotif mengkhawatirkan bahwa kebijakan PPN ini dapat mendorong mereka untuk beralih menggunakan barang setengah jadi dari impor, karena pajak yang dikenakan pada barang lokal menjadi lebih kompleks dan mahal2. Hal ini berpotensi merugikan industri otomotif dalam negeri.

6. Permintaan Stimulus dari Pemerintah

Industri otomotif berharap pemerintah memberikan stimulus atau insentif untuk membantu mengatasi dampak negatif dari kenaikan PPN. Beberapa pihak menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan industri otomotif dan tidak hanya fokus pada peningkatan tarif pajak.

Secara keseluruhan, penerapan PPN 12 persen diperkirakan akan menjadi tantangan besar bagi industri otomotif Indonesia, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sudah sulit dan penurunan daya beli masyarakat.