Mengenal Sejarah Perjanjian Renville, Bagaimana Dampaknya bagi Masyarakat Indonesia?
 |
| (Foto oleh PrathanChorruangsak dari iStockphoto) |
Perjanjian Renville adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada 17 Januari 1948, setelah melalui proses perundingan yang berlangsung dari 8 Desember 1947. Perjanjian ini diadakan di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
Perjanjian ini muncul sebagai respons terhadap ketegangan yang meningkat setelah Agresi Militer Belanda I pada Juli 1947, di mana Belanda berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Situasi ini menarik perhatian internasional, dan Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk KTN untuk memediasi konflik antara kedua belah pihak.
Isi Perjanjian Renville
Beberapa poin penting dari Perjanjian Renville meliputi:
- Pengakuan Wilayah: Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatra.
- Garis Demarkasi: Disetujuinya garis demarkasi yang dikenal sebagai Garis Van Mook, yang memisahkan daerah pendudukan Belanda dari wilayah Indonesia.
- Penarikan TNI: Pasukan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di Jawa Barat dan Jawa Timur ke wilayah yang diakui sebagai bagian dari Republik Indonesia.
Apa Dampak Perjanjian Renville bagi Masyarakat Indonesia?
- Penyempitan Wilayah: Wilayah kekuasaan Indonesia menjadi semakin sempit, mengakibatkan kerugian ekonomi karena banyak daerah penghasil makanan dikuasai oleh Belanda.
- Ketidakpuasan Masyarakat: Banyak protes muncul dari masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap lemah dalam menghadapi Belanda. Hal ini berujung pada jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin.
- Konflik Berlanjut: Meskipun perjanjian ini bertujuan untuk mengakhiri konflik, ketegangan tetap ada, dan perjanjian tersebut tidak bertahan lama sebelum terjadinya Agresi Militer Belanda II.
