18+ Latihan Soal SKD CPNS 2024 Beserta Jawabannya dan PDF

SKD TWK adalah tes terkait tema nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Adapun TIU merupakan tes bahasa (analogi, silogisme), numerik (berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif), dan figural (serial, ketidaksamaan). 

Sementara itu, TKP adalah tes untuk menilai kapasitas dalam menerapkan nilai-nilai pelayanan publik dan sosial. Maka itu, contoh soal simulasi CAT BKN SKD CPNS di bawah terpilah menjadi pertanyaan TWK, TIU, dan TKP yang tersaji dalam bentuk pilihan ganda.

Kumpulan Soal CAT BKN SKD CPNS 2024 dan Jawabannya

Berikut ini daftar 150 contoh soal CAT BKN CPNS dan jawabannya untuk SKD TWK, TIU, TKP seleksi CASN 2024:

1. Perjanjian yang berisi penyerahan Hindia-Belanda kepada Jepang adalah ....

A. Kapitulasi Tuntang

B. Perjanjian Linggarjati

C. Perjanjian Renville

D. Perjanjian San Fransisco

E. Perjanjian kalijati

Jawaban: E

2. Jepang menyerbu pangkalan militer Amerika Serikat pada tanggal....

A. 07-Desember-1941

B. 08-Desember-1941

C. 09-Desember-1941

D. 10-Desember-1941

E. 11-Desember-1941

Jawaban: A

3. Berikut merupakan instrumen perjanjian internasional tertulis, kecuali....

A. convention

B. deklarasi unilateral

C. treaty

D. charter

E. covenant

Jawaban: B

4. Sebagai salah peristiwa, sejarah hanya terjadi sekali dan tidak terulang lagi. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah memiliki sifat...

A. Unik

B. Penting

C. Menarik

D. Abadi

E. bermanfaat

Jawaban: A

5. Ancaman disintegrasi bangsa harus dihadapi dengan ....

A. Pengembalian insentif secara menyeluruh

B. Penunjukan kepala daerah oleh pemerintah pusat

C. Memupuk nasionalisme dan patriotisme

D. Penggunaan kekuatan militer

E. Pembagian anggaran pembangunan yang adil

Jawaban: E

6. Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Berikut yang termasuk sumber hukum formal, kecuali....

A. undang-undang

B. kebiasaan

C. keputusan-keputusan hakim

D. traktat

E. Pancasila

Jawaban: B

7. Yang menjadi landasan konstitusional perlindungan hukum di Indonesia adalah....

A. Pancasila

B. UUD 1945

C. TAP-TAP MPR

D. Undang-Undang

E. Keppres

Jawaban: B

8. Penjelasan yang menyatakan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan Keuangan Negara" kemudian mengualifikasikan sebagai delik formil sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi. Mahkamah berpendapat unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.

Faktor kerugian, baik nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 UU PTPK, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh Hakim atau aparat penegak hukum lainnya, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa frasa "dapat merugikan Keuangan Negara" atau Perekonomian Negara" tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (conditionally constitutional)

Karena itu, kata "dapat" sebagaimana uraian pertimbangan MK di atas, tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi. Maka, permohonan pemohon tentang hal itu tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan. Dan pertimbangn hukum dalam putusan MK tersebut, dapat pula diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tidnak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, Keuangan Negara atau Perekonomian Negaratidak perlu benar-benar telah menderita kerugian.

Pikiran utama dalam paragraf 2 adalah ....

A. Frasa "dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (conditionally constitutional)

B. Faktor kerugian, baik secara nayata berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam penejelasan pasal 4 UU PTPK.

C. Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik (oleh Hakim atau aparat penegak hukum lainnya, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma)

D. Pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan

E. Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian

Jawaban: A

9. Untuk membantu penyelesaian konflik Kamboja, Indonesia menggagas pertemuan yang dikenal dengan nama Jakarta Informal Meeting (JIM) I yang diselenggarakan di kota....

A. Jakarta

B. Bogor

C. Bandung

D. Bekasi

E. Surabaya

Jawaban: A

10. Dukungan yang diberikan oleh Indonesia untuk pendirian Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dilandasi alasan.....

A. APEC berfungsi sebagai badan kontrol pelaksanaan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara

B. Indonesia mendapatkan posisi tertinggi di dalam struktur negara-negara anggota APEC

C. APEC merupakan pengembangan kerja sama ekonomi negara-negara di Asia Pasifik

D. APEC memberikan perlindungan militer terhadap stabilitas kawasan di Asia-Pasifik

E. OPEC berfungsi mencegah anggotanya dimanfaatkan oleh negara-negara industri dengan memastikan bahwa negara-negara pengekspor minyak mendapatkan harga minyak adil

Jawaban: C

11. Seni pertunjukkan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah adalah.....

A. Lenong

B. Mamanda

C. Ludruk

D. Kethoprak

E. Makyong

Jawaban: D

12. Kebijakan terpusat adalah pengertian dari ...

A. Federasi

B. Desentralisasi

C. Internalisasi

D. Dekonsentrasi

E. Sentralisasi

Jawaban: E

13. Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908 dipelopori oleh ....

A. Moh. Yamin

B. H. Samanhudi

C. Wahidin Sudirohusodo

D. Dr. Douwes Dekker

E. R.P. Sosrokartono

Jawaban: C

14. Tokoh perempuan yang berasal dari Sumatera Barat yang mendirikan perguruan putri adalah ....

A. R.A. Kartini

B. H.R.Rasuna Said

C. Christina Martha Tiahahu

D. Cut Meutia

E. Dewi Sartika

Jawaban: B

15. Berikut ini yang merupakan hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia, kecuali....

A. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang HAM

B. belum optimalnya kemampuan para hakim

C. keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang HAM

D. pengadilan yang sudah berjalan dengan adil

E. sulitnya mencari jaksa sebagai penuntut umum

Jawaban: D

16. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat ... setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

A. 1 tahun

B. 3 tahun

C. 5 tahun

D. 7 tahun

E. 9 tahun

Jawaban: B

17. Dalam kebijakan nasional, pejabat pemerintah tingkat daerah (lokal) berkewajiban menetapkan kebijakan....

A. Sosial ekonomi

B. Politik

C. Teknis operasional

D. Eksekutif

E. Administratif

Jawaban: C

18. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan partisipasi politik, antara lain ....

A. keamanan dan kepentingan organisasi

B. kaidah atau norma aturan hukum yang berlaku

C. mengutamakan kepentingan dan tujuan partai politik

D. mengutamakan persatuan dan kesatuan kader politik

E. mengendalikan kelompok penekan dalam politik

Jawaban: B

19. Pemberian tugas dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk melakukan tugas-tugas tertentu merupakan pengertian dari ....

A. Asas akuntabilitas

B. Asas otonomi

C. Asas Tugas Pembantuan

D. Asas Desenteralisasi

E. Asas Dekonsentrasi

Jawaban: C

20. Lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan lembaga yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak lain adalah ....

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Kepolisian

D. Komisi Yudisial

E. Pengadilan Ad Hoc

Jawaban: D

Link Unduh Latihan SKD CPNS 2024 dan Pembahasannya PDF