Alasan Utama Negara Iran Serang Israel, Ada Faktor Palestina dan 3 Jenderal

(Foto oleh Oleksii Liskonih dari iStockphoto)

Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke Israel pada Sabtu (13/4/2024). Ini merupakan serangan langsung pertama Teheran terhadap wilayah Tel Aviv.

Serangan Iran terjadi ketika proksi Teheran di Irak, Lebanon, Suriah dan Yaman melancarkan serangkaian serangan terhadap sasaran-sasaran Israel dan Barat sejak tanggal 7 Oktober, ketika Hamas yang didukung Iran melancarkan serangan di Israel Selatan, yang memicu serangan membabi buta Tel Aviv ke Gaza, Palestina.

Ini juga terjadi setelah serangan drone Israel mengenai Konsulat Iran di Damaskus, Suriah, yang menyebabkan beberapa jenderal tertinggi Iran meninggal dunia.

Misi Iran di PBB mengeluarkan peringatan kepada Israel dan AS dengan menyebut bahwa serbuan ini merupakan aksi balas dendam Teheran terhadap serangan drone di konsulatnya di Damaskus, Suriah.

"Ini adalah konflik antara Iran dan rezim Israel yang jahat, dan AS HARUS MENJAUHINYA!," tulis utusan Iran.

Sebenarnya, Iran dan Israel memiliki sejarah permusuhan yang panjang. Apalagi, kedua negara merupakan kekuatan militer yang besar di Timur Tengah.

Lalu bagaimana hubungan antara Iran dan Israel yang akhirnya menjadi rivalitas nomor satu di Timur Tengah dimulai? Berikut rangkumannya dikutip Al Jazeera, Sabtu (14/4/2024)

Awal Mula Perpecahan

Di bawah Dinasti Pahlavi, yang memerintah dari tahun 1925 hingga digulingkan pada revolusi tahun 1979, hubungan antara Iran dan Israel sama sekali tidak bermusuhan. Faktanya, Iran adalah negara mayoritas Muslim kedua yang mengakui Israel setelah negara itu didirikan pada tahun 1948.

Iran adalah salah satu dari 11 anggota komite khusus PBB yang dibentuk pada tahun 1947 untuk merancang solusi bagi Palestina setelah kendali Inggris atas wilayah tersebut berakhir. Mereka adalah salah satu dari tiga suara yang memberikan suara menentang rencana pembagian Palestina oleh PBB, yang berpusat pada kekhawatiran bahwa hal itu akan meningkatkan kekerasan di wilayah tersebut untuk generasi mendatang.

"Iran, bersama India dan Yugoslavia, mengajukan rencana alternatif, solusi federatif yaitu mempertahankan Palestina sebagai satu negara dengan satu parlemen tetapi dibagi menjadi wilayah Arab dan Yahudi," kata sejarawan Universitas Oxford Eirik Kvindesland kepada Al Jazeera.

"Itu adalah kompromi Iran untuk mencoba menjaga hubungan positif dengan negara-negara Barat yang pro-Zionis dan gerakan Zionis itu sendiri, dan juga dengan negara-negara tetangga Arab dan Muslim."

Namun dua tahun setelah Israel berhasil merebut lebih banyak wilayah daripada yang disetujui PBB setelah dimulainya Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948, Iran, yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Mohammad Reza Pahlavi, menjadi negara mayoritas Muslim kedua setelah Turki yang resmi mengakui Israel.

Menjelang berdirinya Israel pada tahun 1948, lebih dari 700.000 warga Palestina diusir dari rumah mereka secara paksa oleh milisi Zionis. Warga Palestina menyebut pemindahan paksa dan perampasan harta milik mereka sebagai Nakba, bahasa Arab yang berarti bencana.

Kvindesland mengatakan langkah Teheran dalam peristiwa itu terutama untuk mengelola aset Iran di Palestina karena sekitar 2.000 warga Iran tinggal di sana dan properti mereka disita oleh tentara Israel selama perang. Namun di luar hal itu, Israel juga menerapkan "doktrin pinggiran"nya kepada Teheran.

"Untuk mengakhiri isolasinya di Timur Tengah, Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion menjalin hubungan dengan negara-negara non-Arab di 'pinggiran' Timur Tengah, yang kemudian dikenal sebagai doktrin pinggiran. Pendekatan ini juga mencakup Ethiopia, namun sejauh ini Iran dan Turki merupakan pendekatan yang paling berhasil," kata Kvindesland.

Segalanya berubah setelah Mohammad Mosaddegh menjadi perdana menteri Iran pada tahun 1951 ketika ia mempelopori nasionalisasi industri minyak negara tersebut, yang dimonopoli oleh Inggris. Mosaddegh memutuskan hubungan dengan Israel, yang menurutnya melayani kepentingan Barat di wilayah tersebut.

Menurut Kvindesland, upaya Mosaddegh dan organisasi politik Front Nasionalnya untuk menasionalisasi minyak, mengusir kekuasaan kolonial Inggris, dan melemahkan monarki merupakan cerita utama Iran saat itu. Hubungan Teheran dengan Israel pun mulai rusak.

"Ada mobilisasi anti-Zionis di Iran. Ada (ulama Syiah yang berpengaruh) Navvab Safavi, salah satu tokoh paling terkenal yang melakukan propaganda keras menentang Zionisme dan pendirian Israel. Namun bagi Mosaddegh, tujuan utamanya adalah mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab di sekitarnya untuk memerangi kendali Inggris atas industri minyak," tambah Kvindesland.

Segalanya berubah secara dramatis ketika pemerintahan Mosaddegh digulingkan dalam kudeta yang diorganisir oleh badan intelijen Inggris dan AS pada tahun 1953. Kudeta tersebut mengangkat kembali Syah yang menjadi sekutu setia Barat di wilayah tersebut.

Israel mendirikan kedutaan de facto di Teheran, dan akhirnya keduanya bertukar duta besar pada tahun 1970an. Hubungan perdagangan tumbuh, dan Iran segera menjadi penyedia minyak utama bagi Israel.

Teheran dan Tel Aviv juga memiliki kerja sama militer dan keamanan yang luas, namun sebagian besar dirahasiakan untuk menghindari provokasi negara-negara Arab di kawasan.

"Israel membutuhkan Iran lebih dari Iran membutuhkan Israel. Israel selalu menjadi pihak yang proaktif, namun Syah juga menginginkan cara untuk meningkatkan hubungan Iran dengan AS, dan pada saat itu Israel dipandang sebagai cara yang baik untuk mencapai tujuan tersebut," ungkap Kvindesland.

Hubungan Pasca Revolusi Negara Iran

Pada tahun 1979, Syah digulingkan dalam sebuah revolusi. Ini akhirnya menjadikan Iran sebagai Republik Islam Iran.

Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi, membawa pandangan dunia baru yang sebagian besar memperjuangkan Islam dan melawan kekuatan dunia yang "sombong" dan menindas. Palestina merupakan salah satu negara yang dianggapnya tertindas oleh kekuatan besar.

Ini akhirnya membuat Israel di Iran dikenal sebagai "Setan Kecil" hingga "Setan Besar" yaitu AS.

Teheran memutuskan semua hubungan dengan Israel dan warga tidak bisa lagi melakukan perjalanan antara kedua negara lantaran rute yang dibatalkan. Kedutaan Israel di Teheran diubah menjadi kedutaan Palestina.

Khomeini juga menyatakan setiap Jumat terakhir bulan suci Ramadhan sebagai Hari Quds, dan sejak itu demonstrasi besar-besaran diadakan pada hari itu untuk mendukung warga Palestina di seluruh Iran. Yerusalem dikenal sebagai Al Quds dalam bahasa Arab.

Trita Parsi, wakil presiden eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Khomeini menentang pembingkaian masalah Palestina sebagai tujuan nasionalis Arab dan berusaha mengubahnya menjadi tujuan Islam.

"Untuk mengatasi perpecahan Arab-Persia dan perpecahan Sunni-Syiah, Iran mengambil posisi yang jauh lebih agresif dalam masalah Palestina untuk menunjukkan kredibilitas kepemimpinannya di dunia Islam dan menempatkan rezim Arab yang bersekutu dengan AS dalam posisi defensif," ujarnya.

Permusuhan ini tumbuh selama beberapa dekade ketika kedua belah pihak berusaha untuk memperkuat dan mengembangkan kekuatan dan pengaruh mereka di wilayah tersebut. Kini, Iran mendukung jaringan "poros perlawanan" yang terdiri dari kelompok-kelompok politik dan bersenjata di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman.

Selama bertahun-tahun, Israel telah mendukung berbagai kelompok yang menentang keras pendirian Iran. Teheran mengatakan ini termasuk sejumlah kelompok yang mereka tunjuk sebagai organisasi teroris seperti Mojahedin E Khalq (MEK), sebuah organisasi yang berbasis di Eropa, organisasi Sunni di provinsi Sistan dan Baluchistan di tenggara Iran, dan kelompok bersenjata Kurdi yang berbasis di Kurdistan Irak.

Alasan Utama Permusuhan antara Iran dan Israel

Ketegangan antara Iran dan Israel tidak hanya terbatas pada ideologi atau kelompok proksi. Keduanya diduga berada di balik serangkaian serangan panjang terhadap kepentingan satu sama lain di dalam dan di luar wilayah mereka.

Namun mereka secara terbuka menyangkalnya. Ini yang membuat operasi mereka dikenal sebagai "perang bayangan" yang semakin meluas seiring meningkatnya permusuhan.

Program nuklir Iran telah menjadi pusat dari beberapa serangan terbesar. Israel, yang dianggap memiliki puluhan senjata nuklir secara sembunyi-sembunyi, telah berjanji tidak akan pernah membiarkan Iran mengembangkan bom nuklir.

Selama bertahun-tahun, ada banyak serangan sabotase terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran yang membuat Teheran menyalahkan Israel. Iran juga secara teratur mempublikasikan berita tentang upaya menggagalkan lebih banyak serangan sabotase.

Serangan tersebut juga menargetkan personel, termasuk sejumlah ilmuwan nuklir terkemuka. Pembunuhan paling berani terjadi pada tahun 2020 ketika ilmuwan nuklir terkemuka Iran, Mohsen Fakhrizadeh ditembak mati menggunakan senapan mesin yang dipantau satelit dan dikendalikan AI oleh Israel.