(RUU ASN) UU ASN 2023 Final PDF: Ini Perubahan Aturan PNS dan PPPK Terbaru

(Hasil Rapat UU ASN 2023 untuk Aturan PNS dan PPPK Terbaru)

RUU ASN (Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara) adalah undang-undang yang bertujuan untuk mengatur kebijakan dan peraturan terkait dengan aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. ASN adalah sebutan untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan jabatan-jabatan di pemerintahan yang diisi oleh warga negara Indonesia. RUU ASN bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif terkait dengan pengelolaan, pengangkatan, mutasi, promosi, pensiun, dan hak serta kewajiban ASN.

Sejumlah poin penting dalam RUU ASN mencakup:

1.  Pengangkatan dan Perekrutan : RUU ASN mengatur aturan dan prosedur pengangkatan ASN, termasuk persyaratan kualifikasi, tes, dan seleksi yang harus diikuti oleh calon ASN. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme ASN.

2.  Promosi dan Mutasi : RUU ini mengatur mekanisme promosi dan mutasi ASN berdasarkan kriteria tertentu, seperti kinerja dan pengalaman kerja. Ini bertujuan untuk memastikan kemajuan karier yang adil bagi ASN.

3.  Pemberhentian dan Pensiun : RUU ASN menetapkan ketentuan terkait pemberhentian ASN, baik yang bersifat sukarela maupun non-sukarela. Selain itu, RUU ini mengatur aturan terkait pensiun ASN dan manfaat pensiun yang diterima.

4.  Etika dan Disiplin : RUU ini mencakup ketentuan tentang etika dan disiplin ASN, termasuk sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan aturan disiplin yang berlaku bagi ASN.

5.  Hak dan Kewajiban : RUU ASN juga menyebutkan hak dan kewajiban ASN, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan, serta kewajiban untuk menjalankan tugas dengan integritas dan efisiensi.

6.  Peran Badan Pengelola : RUU ini mungkin mengatur peran dan kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau badan serupa dalam mengelola ASN dan administrasi ASN.

7.  Evaluasi dan Penyempurnaan : RUU ASN biasanya menyertakan ketentuan untuk evaluasi dan perbaikan sistem kepegawaian pemerintah yang berkelanjutan untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan ASN.

RUU ASN adalah instrumen hukum yang penting dalam administrasi kepegawaian pemerintah, dan isinya dapat mengalami perubahan seiring waktu sejalan dengan perubahan kebijakan dan kebutuhan pemerintah. RUU ASN harus disahkan oleh parlemen (DPR) sebelum menjadi undang-undang yang berlaku.

Banyak yang mencari  link download UU ASN dalam format PDF. 

Cek link download lengkap  perubahan aturan  PNS dan PPPK  terbaru  tahun 2023.  Pengesahan RUU atau RUU menjadi UU ASN final itu berlangsung pada Senin, 2 Oktober 2023. 

DPR  resmi memutuskan dalam rapat paripurna bahwa UU ASN  akan mulai berlaku. 

Aturan terbaru itu memuat perubahan penerapannya bagi PNS dan PPPK. Seperti diketahui Aparatur Sipil Negara atau ASN  terdiri dari PNS dan PPPK. 

Dikutip dari  dpr.go.id, pada UU terakhir akan ada penambahan lagi, kali ini  dengan  PPPK paruh waktu. 

PPPK paruh waktu sendiri merupakan upaya pemerintah untuk melindungi pekerja yang masih menduduki jabatan terhormat. 

Perubahan ketentuan UU ASN 2023 

Selain itu, ada beberapa perubahan posisi yang cukup signifikan  di  antara keduanya.  

Mengingat kini diketahui  hak dan kewajiban  keduanya  sama.  PPPK sendiri  tidak menerima jaminan  pensiun sesuai aturan yang berlaku sebelumnya.  Namun kini PPPK dan PNS juga mendapat hak dan kewajiban seperti kompensasi dan penghasilan. Hak PNS dan PPPK diatur dalam Pasal 21 UU ASN. Pasal ini mengatur tentang kesetaraan hak dan kewajiban antara PNS dan PPPK."Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel," demikian bunyi Pasal 21 Ayat 1.

Perubahan komponen hak yaitu menjadi terdiri dari penghargaan dan pengakuan yang berasal dari penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, serta bantuan hukum.Namun, presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.Adapun, tujuh jenis penghargaan dan pengakuan tersebut yaitu:

1. Penghasilan: Gaji; atau Upah

2. Motivasi: Finansial; dan/atau Nonfinansial

3. Tunjangan dan fasilitas: Tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau Tunjangan dan fasilitas individu

4. Jaminan sosial: Jaminan kesehatan; Jaminan kecelakaan kerja; Jaminan kematian; Jaminan pensiun; dan Jaminan hari tua

5. Lingkungan kerja: Fisik; dan/atau Nonfisik

6. Pengembangan diri: Pengembangan talenta dan karier; dan/atau Pengembangan kompetensi

7. Bantuan hukum: Litigasi; dan/atau Nonlitigasi

Unduh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Klik Disini